Pemberlakuan kebijakan baru yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Oktober lalu mengenai pembebasan biaya tol jembatan penghubung Kota Surabaya dan Pulau Madura atau yang dikenal dengan Jembatan Suramadu mengundang banyak opini. Pembebasan biaya tol jembatan suramadu dianggap sebagai langkah awal yang sangat baik untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Pulau Madura, Jawa Timur. Akan tetapi, untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan di Pulau Madura tentu diperlukan inovasi-inovasi baru. Selain itu, para pemimpin daerah, elite, dan seluruh lapisan masyarakat juga harus turut serta dalam upaya pengoptimalan potensi lokal daerah di Pulau Madura sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.
Dari isu tersebut, harian Kompas mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan Universitas Airlangga, Ikatan Keluarga Alumni Universitas Airlangga (IKA UA), dan Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (IKAFE). Dengan tema “Meneropong Lonjakan Industri di Pulau Madura Pasca Penggratisan Tol Suramadu” yang diadakan di Kantor Redaksi Kompas Biro Surabaya, pada Jumat (30/11/2018).
Akankah ada perubahan-perubahan yang terjadi di Pulau Madura?
“Berbicara Madura tidak bisa hanya berbicara satu kabupaten saja, karena wilayah Madura saling terintegerasi antara satu kabupaten dengan yang lainnya.” ujar Wasiaturrahmah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unair. Kebijakan penggratisan tol suramadu diharapkan dapat meningkatkan kemandirian daerah-daerah di Pulau Madura yaitu, Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.
Penggratisan tol suramadu merupakan sebuah langkah untuk mendorong dan meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi di pulau madura. Dengan adanya kebijakan baru tersebut, diharapkan kesejahteraan masyarakat madura juga dapat meningkat. Namun, menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Tjuk Kasturi Sukiadi, “Selain penggratisan saja tidak cukup, karena harus ada insentif untuk menarik industri dan investasi ke madura, tidak banyak pula yang dapat diharapkan oleh masyarakat madura dari kebijakan penggratisan Tol Suramadu.”
“Ketersediaan lahan industri, pemahaman mengenai investasi, dan kesadaran kepala daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya juga sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat madura. Maka dari itu, kepala daerah seharusnya saling berkoordinasi untuk mencari solusi pembangunan Madura”, ujar Tjuk Kasturi Sukiadi.
Menurut hasil penelitian dari Rizky Yuwono Dosen Universitas Trunojoyo Madura, tidak ada dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Madura setelah diresmikannya Jembatan Suramadu pada tahun 2009 silam. Pada penelitiannya, setelah Jembatan Suramadu beroperasi, Kabupaten Bangkalan justru mengalami ketertinggalan dari Kota Surabaya, Gresik, Lamongan, dan Sidoarjo.
Wakil Ketua 3 Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi (IKAFE) Unair Christ Susanto menambahkan, bahwa untuk meningkatkan perekonomian Madura dapat dilakukan dengan cara pengoptimalan potensi lokal daerah. Mengingat, pulau madura memiliki banyak sekali potensi lokal daerah seperti, sapi madura, buah mangga, garam, tembakau dan potensi-potensi pariwisata yang ada di pulau madura, serta potensi lokal lainnya.
Rudi Purwono selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unair juga menambahkan, meskipun Madura merupakan daerah tertinggal di Jawa Timur, tetapi sebenarnya potensi yang ada di Madura sangat luar biasa. Madura merupakan daerah penghasil garam, tembakau, jagung, sapi, dan ikan. Dan akan lebih baik lagi, jika Madura dapat berkembang dan mengoptimalkan potensi-potensi lokal yang dimiliki melalui Industri Kecil dan Menengah (IKM). Selain itu, peran dan komitmen kepala daerah juga merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat madura.
(Penulis: Kamilia Ridwan)
